Pasal Kontoversi Omnibus Law Ciptaker

Pasal Kontoversi Omnibus Law Ciptaker

Pasal Kontoversi Omnibus Law Ciptaker – Berikut ini merupakan artikel yang membahas tentang pasal-pasal yag memicu kontroversi Omnibus Law Ciptaker. Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) selesai dibahas di tingkat I pada 3 Oktober 2020 pukul 22.50 WIB. Terkait hal ini, para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020, menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial. Demo para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota bakal demo pada 6,…

Read More

Pemprov DKI Berikan Sanksi Usulan Raperda Covid-19

Pemprov DKI Berikan Sanksi Usulan Raperda Covid-19

Pemprov DKI Berikan Sanksi Usulan Raperda Covid-19 – Dengan maraknya kasus akibat dampak dari pandemi covid-19 Pemerintah Provinsi DKI bersama dengan DPRD tengah membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan COVID-19. Dalam draf Raperda Penanganan COVID-19 Bab XI Pasal 35 berisi tentang adanya sanksi pidana bagi pelanggar.aturan. Meski demikian, dalam draf Raperda itu belum tercantum rincian seberapa berat sanksi pidana yang akan diberikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan sanksi pidana yang akan diberikan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Terkait sanksi pidana ini sedang kami atur…

Read More

Tegasan JokoWidodo Bahwa Pelaksanan Pilkada Tidak Akan Di Tunda

Tegasan-JokoWidodo-Bahwa-Pelaksanan-Pilkada-Tidak-Akan-Di-Tunda

beritapolitik – Telah di tegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa perencanaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9). Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. “Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel. Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan…

Read More

Kesetujuan Perludem Butuh Perppu Baru Pilkada Era Pandemi

Beberapa-Ikan-Dinamai-dengan-Nama-Hewan-Lain

beritapolitik – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendukung usulan agar Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang baru tentang penerapan protokol pencegahan virus corona (Covid-19) di Pilkada Serentak 2020. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati mengatakan perppu baru nanti bisa menjadi regulasi tegas dalam segala tahapan penyelenggaraan pilkada mendatang. “Perlu [Perppu] Karena UU Pilkada yang sekarang masih mengatur pilkada dalam situasi normal. Perppu yang sempat dikeluarkan pemerintah hanya menggeser waktu pilkada saja,” katanya. Khoirunnisa mengatakan perppu baru nanti diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan peserta Pilkada Serentak…

Read More

Penyadapan Di RUU Kejaksaan Di Pertanyakan Oleh NasDem

Penyadapan-Di-RUU-Kejaksaan-Di-Pertanyakan-Oleh-NasDem

beritapolitik – Anggota Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) Kejaksaan di Badan Legislasi DPR RI, Taufik Basari mempertanyakan kewenangan penyadapan dalam konteks ketertiban umum di dalam rancangan regulasi itu. Politikus dari Fraksi Partai NasDem itu menilai keberadaan kewenangan penyadapan di RUU Kejaksaan memiliki dua masalah. Pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (5) Huruf g yaitu di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring. “Aturan terkait penyadapan…

Read More