Untung Rugi Peran Rizieq Shihab dalam Dunia Politik – Beberapa artikel yang akan kami berikan adalah artikel yang kami rangkum dari sumber terpercaya, berikut ini merupakan artikel yang membahas mengenai untung rugi peran Rizieq Shihab dalam dunia politik.
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan pergerakan organisasi kemasyarakatannya kerap menjadi kontroversi. Bahkan, sepak terjang ormas ini selalu menjadi sorotan publik sejak berdiri pada 1998.
Tak dapat dipungkiri, Rizieq dan FPI juga mewarnai peta politik di Tanah Air. Memiliki pendukung yang banyak, membuat ormas ini menjadi incaran beberapa kalangan. Sebut saja politisi dan juga partai politik.
Langkah FPI juga tak jarang mengundang perhatian pemerintah, karena Rizieq sering mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahkan, nama Rizieq juga belakangan muncul dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2024.
1. Menggulingkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, karena kasus penistaan agama
Rizieq Shihab bersama FPI terlihat sangar dalam kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Saat itu, FPI menggelar aksi 2 Desember atau yang disebut juga Aksi 212 dan Aksi Bela Islam III pada 2016 di Jakarta.
Sedikitnya, ada dua juta orang dari seluruh Indonesia yang berkumpul di Monas. Saat itu, mereka menuntut agar Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama segera dipenjara.
Aksi tersebut merupakan peristiwa penuntutan kedua terhadap Ahok pada 2016 setelah unjuk rasa sebelumnya terjadi pada 4 November atau Aksi 411.
2. Rizieq mengerahkan kekuatan FPI untuk menggaet suara Prabowo-Sandiaga
Pada Pilpres 2019, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggaet Rizieq Shihab untuk mengalahkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Saat itu, Rizieq meminta seluruh pengikutnya untuk mendukung pasangan nomor urut 02 itu. Dalam sebuah orasi kampanye Prabowo-Sandiaga di Senayan, Jakarta, Minggu, 7 April 2019, Rizieq menyampaikan 10 alasannya mendukung Koalisi Adil Makmur itu.
Pertama, karena Prabowo-Sandi adalah capres-cawapres hasil Ijtima Ulama. Kedua, karena pasangan nomor urut 02 setia pada Pancasila dan UUD 1945 yang sejati, untuk membela agama dan bangsa dan negara.
Ketiga, karena Prabowo-Sandi menandatangani pakta integritas di hadapan para habaib dan ulama yang menghadiri Ijtimak Ulama. Keempat, karena Prabowo-Sandi, cinta dan hormat kepada ulama dan menolak, serta menentang kriminalisasi terhadap ulama.
Kelima, karena Prabowo-Sandi tidak memusuhi agama Islam maupun agama yang lainnya. Keenam, karena Prabowo-Sandi berakal sehat sehingga tidak memaksa orang gila untuk memilih dan juga tidak pernah mengadu domba antar anak bangsa.
Ketujuh, karena Prabowo-Sandi tidak pernah membohongi rakyat, apalagi menyakitinya. Kedelapan, karena Prabowo-Sandi tidak melindungi PKI dan liberal, tidak juga melindungi aliran sesat dan maksiat.
Kesembilan, karena Prabowo-Sandi jujur, tidak curang di dalam pemilu dan tidak melakukan intimidasi terhadap siapa pun di dalam pemilihan, serta tidak melakukan black campaign terhadap lawan politik.
Kesepuluh, karena Prabowo-Sandi membawa harapan Indonesia untuk ke arah baru yang lebih baik.
Tidak hanya mengerahkan massanya untuk mendukung Prabowo-Sandiaga, Rizieq juga mendesak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu ikut mendukung untuk memperjuangkan hasil ijtima ulama.
Salah satu hasil ijtima ulama adalah memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Permintaan itu diungkapkan Rizieq saat menerima kunjungan rombongan PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di tempat tinggalnya di Mekkah, Arab Saudi, Senin, 8 April 2019.
“Saya mengamanatkan kepada Habib Salim dan PKS untuk memperjuangkan hasil ijtima ulama untuk agama, bangsa, dan negara,” kata Rizieq.
Baca Juga:Kebijakan Baru Puan Maharani Terkait Dana Otsus Papua
3. Rizieq dan FPI memprotes RUU HIP
Tak hanya mengerahkan massa untuk menggalang suara dukungan dalam politik praktis. FPI juga menjadi salah satu elemen masyarakat yang ikut memprotes Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Gelombang aksi kembali dilakukan FPI di berbagai daerah. Misalnya, mengerahkan massa di Gorontalo, Balikpapan, Palembang, dan DKI Jakarta. Di Jakarta, FPI menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis, 16 Juli 2020. Ia menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya menolak RUU HIP.
Tuntutan FPI di antaranya pemakzulan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, pembubaran PDI Perjuangan, penolakan RUU HIP, dan penangkapan inisiator RUU tersebut. FPI menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara harusnya mampu mencegah RUU-HIP tersebut masuk pembahasan.
Sementara, PDIP dianggap sebagai salah satu partai pendukung dan penggagas RUU HIP, sehingga pantas dibubarkan. RUU ini dianggap akan mengubah Pancasila menjadi Eka atau Trisila, dan dinilai membawa nilai komunisme di dalamnya.
