beritapolitik.net Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai Jokowi Dikritik Lembek Oleh PKS. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Jokowi Dikritik Lembek Oleh PKS Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada Annas Maamun dengan alasan kemanusiaan mengingat mantan Gubernur Riau itu merupakan pelaku kasus korupsi pengalihan lahan. Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai Jokowi memberikan grasi kepada Annas dengan alasan kemanusiaan hanyalah subjektifitas belaka. Menurutnya, jika alasan itu dipakai maka setiap orang…
Read MoreTag: presiden joko widodo
Presiden Jokowi Dan Politik Aliansinya
beritapolitik.net Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai Presiden Jokowi Dan Politik Aliansinya. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Presiden Jokowi Dan Politik Aliansinya Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Berbekal politik akomodasi, Jokowi punya koalisi gemuk demi membentuk satu pemerintahan tanpa oposisi.Jokowi mengangkat 34 menteri dan 12 wakil menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Berbeda dari susunan awal Kabinet Kerja, kali ini Jokowi mengakomodasi berbagai pihak, bahkan dari oposisi, yakni Partai Gerindra.Susunan awal Kabinet…
Read More67,3% Masyarakat Tidak Setuju Ganti Presiden
Berita Politik, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengaku tidak percaya dengan hasil survei Y-publica yang menyatakan 67,3 persen masyarakat Indonesia tidak ingin mengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Menurutnya, gerakan ganti presiden sudah sangat menggelora di masyarakat. “Dinamika riak dan getaran ganti presiden sudah sangat meluas dan mendalam. Banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang bangga pakai kaus #2019GantiPresiden. Di daerah-daerah rakyat kecil sukarela dan rebutan beli kaus ganti presiden,” kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Minggu (27/5). Sodik menuturkan, sekarang ini banyak lembaga survei yang tidak…
Read MoreFadli Zon Anggap Gaji Pejabat BPIP Terlalu Besar
Berita Terkini, Yogyakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta besaran gaji bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditinjau ulang. Fadli menilai, besaran gaji pejabat BPIP terlalu fantastis dan berlebihan untuk lembaga nonstruktural. “Ini fantastis juga ya angkanya bahkan lebih tinggi dari (gaji) Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya padahal ini adalah lembaga nonstruktural,” kata Fadli Zon seusai bertemu Gubernur DIY Sultan HB X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (28/5). Menurutnya, penetapan gaji yang telah diatur dengan peraturan presiden (Perpres) itu bertentangan dengan…
Read MoreMantan Napi Korupsi Punya Hak Politik
Berita Politik, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait rencana KPU yang melarang mantan napi kasus korupsi untuk ikut maju menjadi caleg. Menurut dia, mantan napi kasus korupsi juga memiliki hak politik setelah menjalani hukuman. “Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik,” ujar Jokowi di UHAMKA, Jakarta Timur, Selasa (29/5). Ia berkata, hak berpolitik mantan narapidana korupsi itu juga diatur dalam konstitusi. Karena itu, menurut dia, KPU dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut. “Ya itu konstitusi kan apa, memberikan hak, tapi silakan KPU ditelaah,” kata Jokowi. Ia juga mencontohkan,…
Read More