Negara Rugi 100 Miliar Karena Kasus Korupsi

Negara-Rugi-100-Miliar-Karena-Kasus-Korupsi

beritapolitik – Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin mengeluarkan peraturan baru terkait pesakitan korupsi di Indonesia. MA menerbitkan ketentuan baru terkait pedoman pemidanaan koruptor yakni Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan itu mengamanatkan tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup. Dalam hal mengadili yang tercantum dalam pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi lima. Pertama, yakni paling berat adalah lebih dari Rp100 miliar. Kategori berat yaitu lebih dari Rp25-100 miliar, kategori…

Read More

Pengawas KPK Ada Yang Latar Belakangnya Hakim

Pengawas KPK Ada Yang Latar Belakangnya Hakim

beritapolitik.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Pengawas KPK Ada Yang Latar Belakangnya Hakim. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Pengawas KPK Ada Yang Latar Belakangnya Hakim Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersyukur memiliki tiga rekan di Dewas KPK berlatar belakang hakim. Dia berharap adanya Dewas KPK berlatar belakang hakim semakin memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemberantasan korupsi.”Apa salahnya (ada tiga hakim) saya bersyukur kalau saya, supaya kita melakukan penindakan pemberantasan korupsi betul-betul nantinya…

Read More

Jokowi Dikritik Lembek Oleh PKS

Jokowi Dikritik Lembek Oleh PKS

beritapolitik.net Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai¬† Jokowi Dikritik Lembek Oleh PKS. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Jokowi Dikritik Lembek Oleh PKS Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada Annas Maamun dengan alasan kemanusiaan mengingat mantan Gubernur Riau itu merupakan pelaku kasus korupsi pengalihan lahan. Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai Jokowi memberikan grasi kepada Annas dengan alasan kemanusiaan hanyalah subjektifitas belaka. Menurutnya, jika alasan itu dipakai maka setiap orang…

Read More

Napi Korup Boleh Ikut Pemilu Gak Sih

Napi Korup Boleh Ikut Pemilu Gak Sih

beritapolitik.net Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai¬† Napi Korup Boleh Ikut . Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Napi Korup Boleh Ikut Pemilu Gak Sih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berkomitmen untuk turut andil dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air lantaran memperbolehkan terpidana korupsi mengikuti pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berkomitmen untuk turut andil dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air lantaran memperbolehkan terpidana korupsi mengikuti pemilihan kepada daerah (Pilkada)…

Read More

Novel Baswedan Belum Bisa Kembali Bekerja

Novel Baswedan Belum Bisa Kembali Bekerja

Jubir KPK mengatakan Novel Baswedan belum bisa kembali bertugas. Berita Politik, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, Novel Baswedan belum bisa kembali bekerja di KPK berdasarkan surat keterangan dari dokter yang menanganinya. Novel kembali menjalani pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Singapura. “Tadi ada surat keterangan dari dokter, jadi Novel belum bisa bekerja di KPK sampai 28 Juni 2018. Dokter menyatakan di sana Novel atau pasien masih dalam kategori undeserving for responsibility, jadi tidak bisa bekerja sampai 28 Juni 2018,” kata Febri di gedung KPK,…

Read More