beritapolitik – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendukung usulan agar Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang baru tentang penerapan protokol pencegahan virus corona (Covid-19) di Pilkada Serentak 2020. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati mengatakan perppu baru nanti bisa menjadi regulasi tegas dalam segala tahapan penyelenggaraan pilkada mendatang. “Perlu [Perppu] Karena UU Pilkada yang sekarang masih mengatur pilkada dalam situasi normal. Perppu yang sempat dikeluarkan pemerintah hanya menggeser waktu pilkada saja,” katanya. Khoirunnisa mengatakan perppu baru nanti diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan peserta Pilkada Serentak…
Read MoreMonth: September 2020
DPRD DKI Berinisiatif Susun Perda PSBB Karena Kondisi Darudat
beritapolitik – Pihak ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku mengusulkan pembuatan peraturan daerah (Perda) mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pras beralasan sejauh ini landasan hukum mengenai PSBB baru sebatas Peraturan Gubernur atau Pergub. Pras mengatakan aturan yang kuat tentang pelaksanaan PSBB sangat dibutuhkan. Apalagi, belum diketahui kapan wabah virus corona (Covid-19) berakhir. “Mengingat aturan di masa PSBB ini sangat penting dengan jangka waktu yang tidak diketahui, DPRD akan membuat Perda PSBB melalui jalur inisiatif DPRD DKI Jakarta. Bukan usulan eksekutif,” kata Pras dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9).…
Read MoreSaat Bahas PKPU Pemerintah DPR Tak Persoalkan Konser Pilkada
beritapolitik – Pemerintah dan seluruh fraksi DPR RI disebut pernah menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 saat masih berupa rancangan yang mengatur soal izin konser kampanye pilkada di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Persetujuan itu dibuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8). Saat itu, KPU mengajukan revisi tiga peraturan, salah satunya PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang kemudian disahkan jadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Kala itu perwakilan sembilan fraksi hadir. Pihak pemerintah diwakili Dirjen…
Read MorePenyadapan Di RUU Kejaksaan Di Pertanyakan Oleh NasDem
beritapolitik – Anggota Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) Kejaksaan di Badan Legislasi DPR RI, Taufik Basari mempertanyakan kewenangan penyadapan dalam konteks ketertiban umum di dalam rancangan regulasi itu. Politikus dari Fraksi Partai NasDem itu menilai keberadaan kewenangan penyadapan di RUU Kejaksaan memiliki dua masalah. Pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (5) Huruf g yaitu di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring. “Aturan terkait penyadapan…
Read MorePemprov DKI Kumpulkan Rp 88 Juta dari Denda Pelanggar
beritapolitik – Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan dana Rp 88.650.500 dari pelanggar protokol kesehatan. Uang itu dikumpulkan selama dua hari pelaksanaan operasi yustisi sejak pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Total uang denda yang dikumpulkan selama dua hari berjumlah Rp 88.660.500,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sudjana di Terminal Grogol Jakbar, Rabu (16/9/2020). Nana mencatat, selama dua hari operasi yustisi digelar ditemukan 9.734 orang melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Nana merinci, 2.971 pelanggar diberikan sanksi teguran. Kemudian, 6.279 pelanggar lainnya dikenakan sanksi sosial. Sementara sisanya…
Read More