Pasal Kontoversi Omnibus Law Ciptaker

admin
Pasal Kontoversi Omnibus Law Ciptaker

Pasal Kontoversi Omnibus Law Ciptaker – Berikut ini merupakan artikel yang membahas tentang pasal-pasal yag memicu kontroversi Omnibus Law Ciptaker. Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) selesai dibahas di tingkat I pada 3 Oktober 2020 pukul 22.50 WIB. Terkait hal ini, para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020, menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial. Demo para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota bakal demo pada 6,…

Read More

Perketat Pengamanan Akibat Demo

admin
Perketat Pengamanan Akibat Demo

Perketat Pengamanan Akibat Demo – Berikut ini merupakan artikel yang membahas tentang pemerketatan pengamanan di Stasiun hingga Terminal yang diakibatkan oleh para pendemo. Polda Metro Jaya memperketat pengamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya berkaitan adanya aksi demo omnibus law UU Cipta Kerja dari massa PA 212 dkk. Sejumlah stasiun dan terminal juga tidak luput dari pengamanan polisi. Jadwal pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dijadwalkan pada saat Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (8/10/2020). Hal tersebut diputuskan seusai Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI,…

Read More

Pemprov DKI Berikan Sanksi Usulan Raperda Covid-19

admin
Pemprov DKI Berikan Sanksi Usulan Raperda Covid-19

Pemprov DKI Berikan Sanksi Usulan Raperda Covid-19 – Dengan maraknya kasus akibat dampak dari pandemi covid-19 Pemerintah Provinsi DKI bersama dengan DPRD tengah membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan COVID-19. Dalam draf Raperda Penanganan COVID-19 Bab XI Pasal 35 berisi tentang adanya sanksi pidana bagi pelanggar.aturan. Meski demikian, dalam draf Raperda itu belum tercantum rincian seberapa berat sanksi pidana yang akan diberikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan sanksi pidana yang akan diberikan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Terkait sanksi pidana ini sedang kami atur…

Read More

Tegasan JokoWidodo Bahwa Pelaksanan Pilkada Tidak Akan Di Tunda

admin
Tegasan-JokoWidodo-Bahwa-Pelaksanan-Pilkada-Tidak-Akan-Di-Tunda

beritapolitik – Telah di tegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa perencanaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9). Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. “Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel. Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan…

Read More

Terima 50 Petisi DKPP Tunda Pilkada Sampai Pandemi Usai

admin
Terima-50-Petisi-DKPP-Tunda-Pilkada-Sampai-Pandemi-Usai

beritapolitik – Diakui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima banyak lebih dari 50 jenis petisi dari masyarakat yang meminta agar Pilkada Serentak pada tahun 2020 ditunda. Tak lepas dari pandemi virus corona yang belum usai. Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan kelompok masyarakat yang mengajukan petisi ingin pilkada ditunda hingga pandemi virus corona benar-benar berakhir. “Bahkan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pilkada serentak 2020 ini ditunda karena ini menyangkut hak hidup masyarakat,” kata Alfitra saat menjadi pemateri di suatu diskusi daring, Jumat (18/9). Alfitra sendiri menganggap usul penundaan pilkada…

Read More