Beritapolitik.net – Politik uang di Indonesia disebut fenomena yang biasa terjadi sebelum pemilihan umum. Peneliti Edward Aspinall melihat penyebab peningkatan kebijakan moneter karena kurangnya peran partai politik dalam masyarakat. Hal tersebut disampaikan Edward dalam diskusi ‘Politik Uang dalam Pemilu 2019’. Edward, yang juga penulis buku ‘Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia’ ini memaparkan keunikan sistem politik di Indonesia, di mana peran partai yang masih lemah dan pola pemilihan lebih menitikberatkan pada calon dan bukan partai politik.
“Yang perlu dititikberatkan di sini, keunikan Indonesia bukan bahwa politik uang memainkan peranan penting, itu terjadi di banyak negara. Tapi yang unik adalah sistem, di mana partai itu sangat lemah,” ujar Edward di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).
“Titik beratnya adalah pembagian (imbalan) pada saat pemilu, dengan pelayanan publik. Dan titik beratnya di kandidat, bukan partai,” imbuhnya.
Edward membandingkan dengan India yang masyarakatnya akan datang ke kantor partai jika membutuhkan bantuan untuk hidup mereka, karena peran partai di India sangat kuat sampai ke akar rumput. Di Indonesia, Edward menyebut para calon anggota legislatif harus berjuang keras hingga membentuk tim sukses sampai ke tingkat desa.
“Kami sering bertemu dengan caleg yang misalnya ikut kompetisi di Jawa, yang biasa membentuk tim sukses terdiri dari ribuan orang. Dan intinya mereka pada akhirnya akan melakukan identifikasi terhadap pemilih yang sudah berkomitmen untuk memilih calon mereka. Tentu saja dengan imbalan uang untuk mengikat komitmen tersebut,” jelasnya.
Baca juga : Ketua Golkar DPD Wonosobo Di Pecat
Edward lalu menjelaskan fenomena ‘klientelisme’, yaitu praktik transaksi atau pertukaran bantuan pribadi untuk dukungan elektoral, atau yang biasa dikenal dengan politik transaksional. Tak hanya ‘serangan fajar’, klientelisme juga bisa diberikan dalam bentuk bantuan kolektif.
“Istilah yang dipakai di Indonesia kan serangan fajar, kepada pribadi per orang. Tapi kami melakukan penelitian, yaitu (ada) bantuan secara kolektif, misalnya perbaikan jalan, irigasi, rumah ibadah, dan lain-lain,” papar Edward.
“Jadi calon ini misalnya memberikan TV merk Polytron plus antena 5 biji, mesin pemotong rumput, mesin pompa air, dan lain sebagainya. Dan bantuan dalam bentuk sumbangan kepada organisasi di desa, masjid, langgar, gereja dan kelompok yasinan, dengan total pengeluaran sekian juta rupiah,” imbuhnya.
Menurut Edward, para caleg yang memberikan bantuan ini biasanya melakukan kalkulasi berapa jumlah suara yang akan mereka dapatkan dengan jumlah bantuan yang diberikan. Tak hanya soal bantuan kolektif, kalkulasi juga dilakukan para caleg yang memberikan bantuan pribadi dengan menghitung margin of error.
“Kalau mereka bagi uang dalam amplop 10 ribu, mereka akan kalkulasi dengan margin of error 50 persen. Kalau mereka bagi 10 ribu (amplop), mereka akan mendapatkan 5 ribu suara. Calon yang kalah seringkali karena mereka kalkulasi margin of errornya salah,” ungkapnya.
Karena peran partai sangat terbatas, Edward menuturkan, para calon masih membutuhkan jaringan sampai ke akar rumput dengan cara menunggangi atau mempolitisasi organisasi sosial yang ada. Karena peran yang lemah ini, para calon pun mengandalkan serangan fajar besar-besaran saat pemilu.
“Karena parpol lemah, yaitu klientelisme berdasarkan hubungan timbal balik yang jangka panjang yang dirawat dalam pemilu itu sangat lemah di Indonesia, tapi one shot at the time of the election. Jadi calon mengandalkan serangan fajar besar-besaran saat pemilu. Jadi serangan fajar itu sangat tinggi di Indonesia dibandingkan negara lain,” kata Edward.
Rekan Edward, Ward Berenschot, yang menulis buku bersama dan juga seorang peneliti KITLV, memaparkan Indeks Persepsi Klientelisme yang meliputi proyek pemerintah, pekerjaan, layanan umum, akses terhadap program kesejahteraan sosial, penggunaan dana bantuan sosial, kemudahan administrasi, dan uang untuk pembelian suara.
“PNS dan kepala desa sangat penting dalam kampanye politik. Ada insentif dalam bupati atau gubernur yang menggunakan posisi mereka untuk memastikan loyalitas PNS. Jadi mereka memilih loyal PNS than the capable one. Ketiga, adalah high cost election, mahar politik dari calon untuk partai politik,” pungkas Ward.
