Kasus Ini Dinilai Bisa Menjadi Batu Sandungan Bagi Airlangga di Munas Golkar

Kasus Ini Dinilai Bisa Menjadi Batu Sandungan Bagi Airlangga di Munas Golkar

Beritapolitik.net – Ketua Umum Partai Golkar petahana Airlangga Hartarto dinilai perlu khawatir posisinya terancam pada Musyawarah Nasional.

Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Budiarti melihat, persoalan turunnya kursi partai Golkar di Pemilu 2019, bukan satu-satunya rintangan bagi Airlangga.

Aisah memandang, kasus korupsi PLTU Riau-1 yang menyeret dua politikus Golkar Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih bisa menjadi ganjalan petahana. Sebab, nama Airlangga pernah disebut Eni terlibat. KPK pun pernah menyatakan membuka peluang memeriksa Menperin itu.

“Selain itu, kasus PLTU Riau, jika ini dilanjutkan oleh KPK juga bisa menjadi batu ganjalan bagi Airlangga dalam proses pemilu internal Golkar nanti,” kata Aisah

Kasus itu menjadi ganjalan bagi Airlangga apabila namanya terus terseret. Sebab, saat Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat korupsi e-KTP, dia berkomitmen membawa jargon Golkar bersih.

“Saya sampaikan bisa jadi batu ganjalan, karena jika Airlangga kemudian dipanggil atau terkait dengan kasus ini, maka bisa bertolak belakang dengan image partai yang masih harus dibangun,” jelas Aisah.

Golkar, menurut Aisah memiliki pekerjaan rumah berat. Airlangga dinilai harus bisa membersihkan image partai dari masalah korupsi.

“Bersih dari korupsi pascakasus Setya Novanto dan banyak kadernya yang tertangkap korupsi,” ucapnya.

Sementara, Aisah melihat peluang Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Munas cukup memiliki kans tinggi. Menurutnya sinyal dukungan Istana lebih kencang kepada Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet itu saat bertemu Presiden Joko Widodo.

“Dari segi simbol politik, pertemuan dengan Bamsoet beberapa waktu lalu bisa menjadi sinyal kecenderungan dukungan Jokowi pada Bamsoet. Namun, tentunya kita tidak bisa memastikan hal tersebut, karena proses menuju munas masih panjang,” jelas Aisah.

Baca Juga : Pemerintah Dorong Budidaya Udang dan Kepiting di Kepri

Temui Tokoh Golkar

Bamsoet pun lebih gencar melakukan konsolidasi kekuatan dengan menemui tokoh kunci Golkar seperti BJ Habibie. Aisah melihat konsolidasi dari tingkat elite dapat mengakar hingga ke bawah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut pernah bertemu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Hal ini diungkapkan Eni kepada pengacaranya, Fadli Nasution.

Menurut Fadli, pertemuan membahas proyek senilai USD 900 juta itu juga dihadiri Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, serta pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo. Pertemuan dilaksanakan setelah Airlangga menjabat Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

“Setelah Pak H menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi Pak AH (Airlangga Hartarto). Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo,” kata Fadli Nasution saat dikonfirmasi,

Pertemuan itu, kata Fadli, digelar di rumah pribadi Airlangga pada Januari 2018 lalu. Fadli menyebut pertemuan itu tidak lain membicarakan tindak lanjut kepentingan Kotjo menggarap proyek PLTU Riau 1.

“Pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ (pertemuan Airlangga Hartarto) karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi Ketum Golkar,” ujarnya.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sendiri telah membantah tudingan itu. Dia menyebut pemberitaan tersebut telah menyudutkannya dan fungsionaris Partai Golkar.

“Berita dan opini tersebut tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak adil. Karena itu melanggar kode etik jurnalistik yang bermartabat,” kata Airlangga di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat,

Airlangga menegaskan, dirinya tidak pernah sedikit pun terlibat proyek PLTU Riau-I yang menjadi pokok berita kedua media tersebut. Dia menuturkan, pendanaan Partai Golkar juga telah terprogram. Ia juga menepis hasil suap Eni Saragih mengalir ke Munaslub Golkar pada 2017 silam.

“Saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Golkar atau siapa pun untuk mencari dana yang tidak benar atau melanggar hukum untuk kepentingan atau kegiatan Partai Golkar,” tegasnya.

Related posts